Microfinance

Microfinance adalah penyediaan layanan keuangan untuk kalangan berpenghasilan rendah, termasuk konsumen dan wiraswasta, yang secara tradisional tidak memiliki akses terhadap perbankan dan layanan terkait. Microfinance saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. 

Di Indonesia, microfinance dikenal dengan nama Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). Dari statistik dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut,

Usaha Mikro

Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil

Kriteria Usaha Kecil Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah

Kriteria Usaha Menengah Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Kesimpulan:

Jadi Microfinance atau usaha mikro kecil dan menengah ditujukan bagi usaha produktif milik perorangan yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yanag memenuhi kriteria dan diatur oleh undang undang.

Microfinance dapat membantu pertumbuhan perekonomian karena usaha dari microfinance dapat tumbuh dan berkembang secara pesat dan berkesinambungan yang mampu menopang perekonomian rakya, karena usaha microfinance mampu bertahan di tengah krisis ekonomi.

usaha microfinance mampu memberikan sumbangsih yang besar dalam menekan angka pengangguran, kemiskinan dan mampu memberikan pendapatan negara yang cukup besar. usaha microfinance diberikan kepada orang yang berpenghasilan rendah termasuk konsumen atau wiraswasta yang iingin membuat usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah untuk melakukan action sari ide dan gagasan yang dimiliki serta bakat atau keterampilan.

sumber :) sumber :)

Credit Union

Sejalan dengan nama dan berdasar pada sejarah perkembangannya, CU dapat disimpulkan sebagai badan usaha yang dimiliki oleh sekumpulan orang dalam suatu ikatan pemersatu, yang bersepakat untuk menabungkan uang mereka sehingga menciptakan modal bersama guna dipinjamkan di antara sesama mereka sendiri dengan bunga yang layak untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Dari kesimpulan ini, maka ada beberapa poin penting tetang CU, yaitu:

1. badan usaha

Sebagai badan usaha, CU harus memperhatikan kaidah-kaidah ekonomi dan harus didukung oleh kelompok pemiliknya.

2. dimiliki oleh sekumpulan orang

CU tidak dimiliki oleh satu orang. Baik pria maupun wanita sejauh mereka sebagai anggota adalah pemilik dengan kewajiban dan hak yang sama sesuai prinsip CU. Untuk mengatur jalannya CU dengan baik dibutuhkan seperangkat alat, yaitu pengurus, pengawas dan tim manajemen.

3. dalam suatu ikatan pemersatu

Yang dimaksud dengan ikatan pemersatu dalam CU, tidak terbatas dari status, lingkungan tempat tinggal atau jenis pekerjaan. Ikatan pemersatu dalam CU adalah itikad baik dari para anggotanya untuk mencapai kesejahteraan dan saling menyejahterakan antar anggota.

4. bersepakat menabungkan uang

CU menjadi wadah untuk menyimpan uang dari anggotanya. Dalam hal ini, tabungan yang dimaksud minimal ada dua bentuk, yaitu simpanan pokok sebagai bukti kepemilikan masing-masing anggota terhadap CU dan simpanan wajib demi perkembangan CU itu sendiri. Selain itu boleh ditambahkan bentuk tabungan lain sejauh tidak menyimpang dari nilai, prinsip dan tujuan CU itu sendiri.

5. modal bersama guna dipinjamkan di antara sesama anggota

Modal bersama yang ada dalam CU adalah dari tabungan anggota. Modal ini boleh dipinjamkan hanya kepada anggota CU itu sendiri. Watak dari peminjam menjadi kriteria dan jaminan peminjaman.

6. dengan bunga yang layak

Layaknya suatu pinjaman modal, CU boleh menetukan bunga pinjaman yang dilakukan oleh anggotanya. Namun demikian sesuai dengan tujuan CU demi kesejahteraan para anggota, bunga yang ditentukan haruslah layak.

7. untuk tujuan produktif dan kesejahteraan

Pinjaman yang diberikan harus digunakan untuk usaha yang membangun. Tujuan produktif yang dimaksud bukan saja berarti menggunakan pinjaman demi keuntungan uang, tetapi juga tidak merusak lingkungan. Selain itu, pinjaman bisa bertujuan untuk kebutuhan hidup demi kesejahteraan.

Sejalan dengan nama dan berdasar pada sejarah perkembangannya, CU dapat disimpulkan sebagai badan usaha yang dimiliki oleh sekumpulan orang dalam suatu ikatan pemersatu, yang bersepakat untuk menabungkan uang mereka sehingga menciptakan modal bersama guna dipinjamkan di antara sesama mereka sendiri dengan bunga yang layak untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Dari kesimpulan ini, maka ada beberapa poin penting tetang CU, yaitu:

1. badan usaha

Sebagai badan usaha, CU harus memperhatikan kaidah-kaidah ekonomi dan harus didukung oleh kelompok pemiliknya.

2. dimiliki oleh sekumpulan orang

CU tidak dimiliki oleh satu orang. Baik pria maupun wanita sejauh mereka sebagai anggota adalah pemilik dengan kewajiban dan hak yang sama sesuai prinsip CU. Untuk mengatur jalannya CU dengan baik dibutuhkan seperangkat alat, yaitu pengurus, pengawas dan tim manajemen.

3. dalam suatu ikatan pemersatu

Yang dimaksud dengan ikatan pemersatu dalam CU, tidak terbatas dari status, lingkungan tempat tinggal atau jenis pekerjaan. Ikatan pemersatu dalam CU adalah itikad baik dari para anggotanya untuk mencapai kesejahteraan dan saling menyejahterakan antar anggota.

4. bersepakat menabungkan uang

CU menjadi wadah untuk menyimpan uang dari anggotanya. Dalam hal ini, tabungan yang dimaksud minimal ada dua bentuk, yaitu simpanan pokok sebagai bukti kepemilikan masing-masing anggota terhadap CU dan simpanan wajib demi perkembangan CU itu sendiri. Selain itu boleh ditambahkan bentuk tabungan lain sejauh tidak menyimpang dari nilai, prinsip dan tujuan CU itu sendiri.

5. modal bersama guna dipinjamkan di antara sesama anggota

Modal bersama yang ada dalam CU adalah dari tabungan anggota. Modal ini boleh dipinjamkan hanya kepada anggota CU itu sendiri. Watak dari peminjam menjadi kriteria dan jaminan peminjaman.

6. dengan bunga yang layak

Layaknya suatu pinjaman modal, CU boleh menetukan bunga pinjaman yang dilakukan oleh anggotanya. Namun demikian sesuai dengan tujuan CU demi kesejahteraan para anggota, bunga yang ditentukan haruslah layak.

7. untuk tujuan produktif dan kesejahteraan

Pinjaman yang diberikan harus digunakan untuk usaha yang membangun. Tujuan produktif yang dimaksud bukan saja berarti menggunakan pinjaman demi keuntungan uang, tetapi juga tidak merusak lingkungan. Selain itu, pinjaman bisa bertujuan untuk kebutuhan hidup demi kesejahteraan.

sumber :)

Koperasi Tidak Berkembang ?

       Berdasarkan data Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jumlah Koperasi di Indonesia tercatat 103.000 unit lebih dengan keanggotaan mencapai 26.000.000 orang. Dengan data seperti ini maka seharusnya koperasi sudah dapat dikatakan sebagai salah satu sumber devisa negara serta dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kenyataannya berbeda jauh. Banyak koperasi di Indonesia yang sulit untuk berkembang karena adanya beberapa faktor. Faktor utamanya adalah ketidak mampuan koperasi menjalankan fungsi sebagai mana yang ‘dijanjikan’, serta banyak melakukan penyimpangan atau kegiatan lain yang mengecewakan masyarakat. Kondisi ini telah menjadi sumber citra buruk koperasi secara keseluruhan.

        Konflik kepentingan antara pemilik organisasi (yang seharusnya kepentingan pemiliklah yang mendominasi) dengan kepentingan mereka yang mengontrol atau mengelola organisasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan koperasi. Selain itu permodalan cukup mempengaruhi juga perkembangan suatu koperasi itu berjalan dengan baik.
        Kenapa adanya Konflik ? Konflik tercipta saat ada pertentangan antar individu/kelompok, suatu koperasi tentu harus dipimpin oleh seseorang yang mampu membuat koperasi itu berkembang dan juga mampu untuk membuat masyarakat sadar berkoperasi serta dapat menjalankan dan berorganisasi dengan baik dalam koperasi tersebut. Dari konflik tersebut maka manajemen suatu koperasi bisa dikatakn buruk, baik dalam kepengurusan maupun dalam penanganan masalah itu sendiri.


A. Permaslahan Internal

• Kebanyakan pengurus koperasi telah lanjut usia sehingga kapasitasnya terbatas;
• Pengurus koperasi juga tokoh dalam masyarakat, sehingga “rangkap jabatan” ini menimbulkan akibat bahwa fokus perhatiannya terhadap pengelolaan koperasi berkurang sehingga kurang menyadari adanya perubahan-perubahan lingkungan;
• Bahwa ketidakpercayaan anggota koperasi menimbulkan kesulitan dalam memulihkannya;
• Oleh karena terbatasnya dana maka tidak dilakukan usaha pemeliharaan fasilitas (mesin-mesin), padahal teknologi berkembang pesat; hal ini mengakibatkan harga pokok yang relatif tinggi sehingga mengurangi kekuatan bersaing koperasi;
• Administrasi kegiatan-kegiatan belum memenuhi standar tertentu sehingga menyediakan data untuk pengambilan keputusan tidak lengkap; demikian pula data statistis kebanyakan kurang memenuhi kebutuhan;
• Kebanyakan anggota kurang solidaritas untuk berkoperasi di lain pihak anggota banyak berhutang kepada koperasi;
• Dengan modal usaha yang relatif kecil maka volume usaha terbatas; akan tetapi bila ingin memperbesar volume kegiatan, keterampilan yang dimiliki tidak mampu menanggulangi usaha besar-besaran; juga karena insentif rendah sehingga orang tidak tergerak hatinya menjalankan usaha besar yang kompleks.

B.Permasalahan eksternal

• Bertambahnya persaingan dari badan usaha yang lain yang secara bebas memasuki bidang usaha yang sedang ditangani oleh koperasi;
• Karena dicabutnya fasilitas-fasilitas tertentu koperasi tidak dapat lagi menjalankan usahanya dengan baik, misalnya usaha penyaluran pupuk yang pada waktu lalu disalurkan oleh koperasi melalui koperta sekarang tidak lagi sehingga terpaksa mencari sendiri.
• Tanggapan masyarakat sendiri terhadap koperasi; karena kegagalan koperasi pada waktu yang lalu tanpa adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat yang menimbulkan ketidakpercayaan pada masyarakat tentang pengelolaan koperasi;
• Tingkat harga yang selalu berubah (naik) sehingga pendapatan penjualan sekarang tidak dapat dimanfaatkan untuk meneruskan usaha, justru menciutkan usaha.

Persoalan-persoalan yang dihadapi koperasi kiranya menjadi relatif lebih akut, kronis, lebih berat oleh karena beberapa sebab :

• Kenyataan bahwa pengurus atau anggota koperasi sudah terbiasa dengan sistem penjatahan sehingga mereka dahulu hanya tinggal berproduksi, bahan mentah tersedia, pemasaran sudah ada salurannya, juga karena sifat pasar “sellers market” berhubungan dengan pemerintah dalam melaksanakan politik. Sekarang sistem ekonomi terbuka dengan cirri khas : “persaingan”. Kiranya diperlukan penyesuaian diri dan ini memakan waktu cukup lama.
• Para anggota dan pengurus mungkin kurang pengetahuan/skills dalam manajemen. Harus ada minat untuk memperkembangkan diri menghayati persoalan-persoalan yang dihadapi.
• Oleh karena pemikiran yang sempit timbul usaha “manipulasi” tertentu, misalnya dalam hal alokasi order/ tugas-tugas karena kecilnya “kesempatan yang ada” maka orang cenderung untuk memanfaatkan sesuatu untuk dirinya terlebih dahulu.
• Pentingnya rasa kesetiaan (loyalitas) anggota; tetapi karena anggota berusaha secara individual (tak percaya lagi kepada koperasi) tidak ada waktu untuk berkomunikasi, tidak ada pemberian dan penerimaan informasi, tidak ada tujuan yang harmonis antara anggota dan koperasi dan seterusnya, sehingga persoalan yang dihadapi koperasi dapat menghambat perkembangan koperasi.

sumber 1 sumber 2  sumber 3

Bapak Koperasi dan Tokoh Koperasi

Bung Hatta

Selama menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan tinggi. Dia juga tetap menulis berbagai karangan dan buku-buku ilmiah di bidang ekonomi dan
koperasi. Dia juga aktif membimbing gerakan
koperasi untuk melaksanakan cita-cita dalam konsepsi ekonominya. Tanggal 12 Juli 1951, Bung Hatta mengucapkan pidato radio untuk menyambut Hari Koperasi di Indonesia. Karena besamya aktivitas Bung Hatta dalam gerakan koperasi, maka pada tanggal 17 Juli 1953 dia diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada Kongres Koperasi Indonesia di Bandung. Pikiran-pikiran Bung Hatta mengenai koperasi antara lain dituangkan dalam bukunya yang berjudul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun (1971).

Pada tahun 1955, Bung Hatta mengumumkan bahwa apabila parlemen dan konsituante pilihan rakyat sudah terbentuk, ia akan mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Niatnya untuk mengundurkan diri itu diberitahukannya melalui sepucuk surat kepada ketua Perlemen, Mr. Sartono. Tembusan surat dikirimkan kepada
Presiden Soekarno. Setelah Konstituante dibuka secara resmi oleh Presiden, Wakil Presiden Hatta mengemukakan kepada Ketua Parlemen bahwa pada tanggal l Desember 1956 ia akan meletakkan jabatannya sebagai Wakil
Presiden RI.
Presiden Soekarno berusaha mencegahnya, tetapi Bung Hatta tetap pada pendiriannya.

Pada tangal 27 Nopember 1956, ia memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gajah Mada di Yoyakarta. Pada kesempatan itu, Bung Hatta mengucapkan pidato pengukuhan yang berjudul "Lampau dan Datang".

Sesudah Bung Hatta meletakkan jabatannya sebagai Wakil
Presiden RI, beberapa gelar akademis juga diperolehnya dari berbagai perguruan tinggi. Universitas Padjadjaran di Bandung mengukuhkan Bung Hatta sebagai guru besar dalam ilmu politik perekonomian. Universitas Hasanuddin di
Ujung Pandang memberikan gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang Ekonomi. Universitas Indonesia memberikan gelar Doctor Honoris Causa di bidang ilmu hukum. Pidato pengukuhan Bung Hatta berjudul "Menuju Negara Hukum".

Pada tahun 1960 Bung Hatta menulis "Demokrasi Kita" dalam majalah Pandji Masyarakat. Sebuah tulisan yang terkenal karena menonjolkan pandangan dan pikiran Bung Hatta mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia waktu itu.

Dalam masa pemerintahan  Orde Baru, Bung Hatta lebih merupakan negarawan sesepuh bagi bangsanya daripada seorang politikus.

Hatta menikah dengan Rahmi Rachim pada tanggal l8 Nopember 1945 di desa Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Mereka mempunyai tiga orang putri, yaitu Meutia Farida, Gemala Rabi'ah, dan Halida Nuriah. Dua orang putrinya yang tertua telah menikah. Yang pertama dengan Dr. Sri-Edi Swasono dan yang kedua dengan Drs. Mohammad Chalil Baridjambek. Hatta sempat menyaksikan kelahiran dua cucunya, yaitu Sri Juwita Hanum Swasono dan Mohamad Athar Baridjambek.

Pada tanggal 15 Agustus 1972,
Presiden Soeharto menyampaikan kepada Bung Hatta anugerah negara berupa Tanda Kehormatan tertinggi "Bintang Republik Indonesia Kelas I" pada suatu upacara kenegaraan di Istana Negara.
Bung Hatta, Proklamator Kemerdekaan dan Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia, wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Dr Tjipto Mangunkusumo, Jakarta, pada usia 77 tahun dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir pada tanggal 15 Maret 1980


Bapak Koperasi

Perhatian beliau yang dalam terhadap penderitaan rakyat kecil mendorongnya untuk mempelopori Gerakan Koperasi yang pada prinsipnya bertujuan memperbaiki nasib golongan miskin dan kelompok ekonomi lemah. Karena itu Bung Hatta diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Gelar ini diberikan pada saat Kongres Koperasi Indonesia di Bandung pada tanggal 17 Juli 1953.
Koperasi sebagai suatu sistem ekonomi, mempunyai kedudukan (politik) yang cukup kuat karena memiliki dasar konstitusional, yaitu berpegang pada Pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat 1 yang menyebutkan bahwa: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam Penjelasan UUD 1945 itu dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Tafsiran itu sering dikemukakan oleh Bung Hatta, yang sering disebut sebagai perumus pasal tersebut.
Ketertarikannya kepada sistem koperasi agaknya adalah karena pengaruh kunjungannya ke negara-negara Skandinavia, khususnya Denmark, pada akhir tahun 1930-an. Bagi Bung Hatta, koperasi bukanlah sebuah lembaga yang antipasar atau nonpasar dalam masyarakat tradisional. Koperasi, baginya adalah sebuah lembaga self-help lapisan masyarakat yang lemah atau rakyat kecil untuk bisa mengendalikan pasar. Karena itu koperasi harus bisa bekerja dalam sistem pasar, dengan cara menerapkan prinsip efisiensi.
Koperasi juga bukan sebuah komunitas tertutup, tetapi terbuka, dengan melayani non-anggota, walaupun dengan maksud untuk menarik mereka menjadi anggota koperasi, setelah merasakan manfaat berhubungan dengan koperasi. Dengan cara itulah sistem koperasi akan mentransformasikan sistem ekonomi kapitalis yang tidak ramah terhadap pelaku ekonomi kecil melalui persaingan bebas (kompetisi), menjadi sistem yang lebih bersandar kepada kerja sama atau koperasi, tanpa menghancurkan pasar yang kompetitif itu sendiri.
Di Indonesia, Bung Hatta sendiri menganjurkan didirikannya 3 macam koperasi. Pertama, adalah koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Kedua, adalah koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani (termasuk peternak atau nelayan). Ketiga, adalah koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal.
Bung Hatta juga menganjurkan pengorganisasian industri kecil dan koperasi produksi, guna memenuhi kebutuhan bahan baku dan pemasaran hasil. Menurut Bung Hatta, tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil. Tapi, ini tidak berarti, bahwa koperasi itu identik dengan usaha skala kecil.



Tokoh lain yang ikut membangun Koperasi

1. Agus Sudono

Anak pertama dari pasangan R.M. Darmohusodo dan Mujiatun ini lahir pada tanggal 2 Febuari 1933. Semasa kecil Agus sering memperhatikan nasib para pekerja pabrik gula di daerahnya. Menurut Agus, para pekerja pabrik gula itu tidak mempunyai kekuatan untuk memperbaiki penghasilan dan sulit menaikkan tingkat kesejahteraan. Melihat kenyataan ini, Agus dikemudian hari menemukan ide untuk membentuk wadah yang kini dikenal dengan istilah “Koperasi Karyawan” atau lebih tepatnya INKOPKAR (Induk Koperasi Karyawan). Pengabdian Agus yang mempunyai motto “sepi ing pamrih, rame ing gawe” ini di bidang koperasi ternyata cukup lama. Tokoh yang gigih memperjuangkan eksistensi Kopkar ini ternyata pengagum Bung Hatta sebagai bapak koperasi Indonesia

2. DR. Ir. H. Beddu Amang, M.A.

Menurut Beddu, koperasi sangatlah cocok dengan kondisi kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Secara sederhana, sistem ini memberikan rasa kebersamaan dan keharmonisan. Kegunaan bagi masyarakat umum, dengan menggunakan sistem koperasi, juga terjadi kebersamaan usaha, sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat yang bisa merugikan semua pihak. Salah satu contoh koperasi yang dikembangkan oleh Beddu adalah Koperasi Pelayaran yang diketuainya sendiri. Koperasi itu memiliki anggota 400 pemilik perahu layar motor di seluruh Indonesia. Usaha yang telah dilakukan Beddu sebagai ketua, kecuali memberikan training kepada anggota untuk memprofesionalkan pekerjaan meraka, juga membantu mengusahakan memperoleh kredit sekaligus menata kehidupan mereka, tujuannya menciptakan kesejahteraan para anggota.


3. Drh. H. Daman Danuwidjaja

Sejak kecil, Daman dibesarkan oleh kakeknya seorang peternak sapi perah yang telah menjadi anggota koperasi peternak sapi. Daman kecil sudah tahu bagaimana perilaku peternak dan betapa indahnya menjadi anggota koperasi. Daman sering disuruh kakeknya mengantarkan susu atau mengambil uang langganan susu. Pada tahun 1968, Daman melakukan penelitian dan menemukan bahwa kemunduran koperasi di kabupaten Bandung itu antara lain disebabkan oleh faktor politik. Koperasi telah dirasuki unsur politik dan dimanfaatkan semata-mata untuk kepentingan politik. Itu sebabnya ketika meletus G 30 S, koperasi yang sebelumnya telah disusupi ideologi PKI. Banyak orang tidak mau ikut koperasi karena takut dicap PKI.

4. Eddiwan
Biarpun rezim berganti, biar pun tatanan perekonomiannya dirubah, tak seorang pun yang dapat menghentikan langkah Eddiwan: “Sekali di koperasi, tetap di koperasi”. Itulah komitmen yang senantiasa dipegang oleh Eddwin. Gaji besar ditinggalkan olehnya semata-mata karena ingin aktif di koperasi. Ketika itu tahun 1944. Tahun pertama ia masuk koperasi. Sejak itu ia telah berperan mulai sebagai pengelola, dan penggagas pengembangan koperasi. Eddwin adalah tokoh koperasi yang dihormati, dikagumi, dan juga disayangi. Sejak aktif di dunia koperasi tahun 1944, ia sepertinya tak pernah berhenti menggeluti koperasi. Setiap detik waktunya, dicurahkan untuk mengelola, membesarkan dan mencari gagasan-gagasan baru untuk mengembangkan koperasi. Salah satu koperasi yang dikembangkan adalah koperasi perikanan yang beranggotakan para nelayan miskin, tidak hanya sampai disitu saja, Eddwin juga menggagas pendirian Bank Koperasi yang sekarang kita kenal dengan Bukopin.

5. J.K. Lumunon
Koperasi itu ibarat sepakbola. Tingkat kemampuan individu harus tinggi dan terus ditingkatkan, tetapi kerjasama jug harus dijalin dengan baik, sehingga dapat tercipta gol. Siapa pun yang membuat gol tidak penting, karena itu merupakan tujuan bersama. Pelatih (motivator) mendorong dari luar lapangan, dan tidak aktif ikut bermain bersama baik individu maupun tim akan menentukan keberhasilan. Itulah pendapat J.K. Lumunon yang sepertinya telah menjadi kesimpulan baginya. Semua itu mengungkapkan betapa ia telah di tengah-tengah pusaran koperasi. Dan, ia memang terus berupaya mengembangkan kesadaran hidup berkoperasi dan lembaga koperasi itu sendiri. Untuk di Indonesia, ia bercita-cita agar koperasi benar-benar dapat menjadi sistem ekonomi nasional. Sebab, koperasi sebagai sitem adalah totalitas dari kumpulan orang yang secara bersama-sama meningkatkan kesejahteraannya.

6. Ir. Mohammad Iqbal
Mohammad Iqbal, bekas ketua Dewan Mahasiswa ITB Bandung tahun 1977, pernah menjadi ketua umum Koperasi Pemuda Indonesia (Kopindo). Ia mulai tertarik kepada hal-hal yang bersifat kooperatif sejak masih menjadi mahasiswa ITB. Ketika tahun 1980 diadakan seminar mengenai koperasi mahasiswa oleh Direktorat Jenderal Koperasi, timbul gagasan untuk mendirikan koperasi sekunder di kalangan pemuda dan mahasiswa, lahirlah Koperasi Pemuda Indonesia (Kopindo) pada tanggal 11 Juni 1981. Koperasi-koperasi mahasiswa yang muncul dan langsung ikut mendukung didirikannya Koperasi Pemuda Indonesia tersebut. Tokoh muda kelahiran Yogyakarta, 5 November 1955 yang menyelesaikan sekolah dasar dan menengah di Jakarta itu, selain berpengalaman di lapangan juga pernah mengikuti seminar dan latihan di dalam maupun di luar negeri, diantaranya latihan penyuluhan bagi pejabat koperasi di Jakarta dan seminar mengenai audit koperasi di Jerman Barat.

7. Mubha Kahar Muang, SE.
Mubha Kahar Muang. Inilah nama yang sudah banyak dikenal, terutama di kalangan generasi muda dan dunia koperasi Indonesia. Wanita kelahiran Ujung Pandang pada tanggal 7 April 1953 ini banyak terlibat di berbagai organisasi, mulai dari KNPI, Himpunan Wanita Karya, atau Kosgoro. Dan, satu prestasi yang tak kalah penting dalam keterlibatannya di Koperasi Sopir Taksi Jakarta Raya (Kosti Jaya). Keberadaan Mubha dengan segala kiprahnya seolah menjadi duta kaum wanita Indonesia, khususnya di dunia koperasi, yang selama ini masih terkukung dengan mitos-mitos yang serba membatasi. Ia tampaknya menjadi salah seorang wanita yang mampu menghancurkan mitos itu. Ia tampil dengan gigih, dan kemudian berhasil. Sebuah figur yang langka, yang layak dijadikan teladan bagi kaumnya.

8. Muchtar Mandala
Muchtar yang dilahirkan di Pandeglang pada tanggal 5 Juni 1945 yang sempat menjadi Direktur Utama Bukopin ini mengalami permasalahan dalam menjalankan pekerjaannya. Ibarat biduk, Bukopin (Bank Umum Koperasi Indonesia) melaju diantara dua karang. Bukopin adalah bank umum, karenanya harus tunduk pada UU No. 14 Tahun 1967. Secara operasional, ia harus benar-benar mengikuti seluruh aturan perbankan. Sedangkan sebagai koperasi, Bukopin tunduk pada pemiliknya yaitu berbagai macam koperasi-koperasi di Indonesia. Berbeda dengan bank swasta lainnya yang membagi deviden diakhir tahun anggarannya, Bukopin membagi SHU (Sisa Hasil Usaha). Dan kalau bank swasta ada rapat umum pemegang saham, yang terjadi dalam Bukopin adalah rapat anggota tahunan (RAT). Lalu bagaimana Muchtar mengembangkan Bukopin sebagai bank milik koperasi sesuai dengan idealisme koperasi? Menurutnya, koperasi tetap merupakan lembaga usaha, karena itu tuntutannya pun harus seperti badan usaha yang lain, profesional. Nafasnya memang gotong royong, koperasi, tetapi jalannya harus tetap profesional. Memang ia tidak semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi kesejahteraan anggota. Itu inti koperasi. Untuk kesejahteraan anggotanya itulah koperasi tidak boleh rugi, harus bisa bersaing, harus profesional.

9. Prof. DR. Sri Edi Swasono
Ia memang menantu pertama Bung Hatta, bapak koperasi Indonesia. Akan tetapi, bukan hanya itu yang membuat gigih dalam mengobarkan semangat hidup berkoperasi dalam masyarakat Indonesia. Jauh-jauh hari sebelum menikah dengan Meutia Farida Hatta, anak tertua Bung Hatta, Sri Edi sudah menaruh perhatian pada koperasi. Sri Edi lahir di Ngawi, Jawa Timur pada tanggal 16 September 1940, menurut dia koperasi harus menjadi sokoguru perekonomian. Kesokoguruan itu merupakan konsekuensi logis dari ditetapkannya demokrasi ekonomi sebagai faham perekonomian nasional sejak mulai berlakunya UUD 1945, yaitu sebagai upaya merealisasikan cita-cita politik untuk mengubah perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Seperti kita ketahui, perekonomian kolonial di masa lalu sangat ekspoitatif, dan telah menempatkan perekonomian rakyat Indonesia tersubordinasi secara struktural oleh perekonomian maju dan modern kaum penjajah. Sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan demokrasi ekonomi menentang “free fight liberalism” dan itu ditegaskan dalam GBHN. Oleh karena itu, pemerintah harus tetap menjaga bahwa kedaulatan rakyat tidak boleh dikalahkan oleh kedaulatan pasar, karena sistem ekonomi pasar bebas akan menggusur kedaulatan ekonomi rakyat dan mereka yang lemah posisi ekonominya.

10. Sukrisno Hadi
PERURI atau percetakan uang Republik Indonesia memang tempat mencetak uang. Tetapi tidak berarti bahwa pegawai di sana bisa mencetak uang sesuka hatinya. Uang yang dicetak sesuai dengan jumlah yang dipesan oleh Bank Indonesia. Karena itu pegawai di BUMN itu digaji dengan standar pemerintah. Itu berarti gaji mereka tidak juga melimpah. Bahkan tidak jarang ada yang kekurangan. Dalam kondisi seperti itu Sukrisno Hadi, salah seorang pendiri Koperasi Pegawai Perum Peruri (Kopetri) mengungkapkan, perlu dibentuk koperasi. Berangkat dari realita sosial para pegawai Perum Peruri itu Koperasi memang berhasil dibangun. Bahkan tahun 1991, koperasi tersebut berhasil meraih predikat Koperasi Teladan Utama Nasional. Predikat itu diraih karena keberhasilannya mengembangkan unit-unit usahanya. Keberhasilan koperasi jangan dilihat dari aset dan laba bersihnya, tetapi sejauh mana koperasi itu menyejahterakan anggotanya. Koperasi itu adalah kumpulan orang dan bukan kumpulan modal.



SUMBER :
sumber 1 sumber 2 sumber 3

Kritik atas UU koperasi & LKM

Menurut UU koperasi tahun 2013 terbaru kini yang saya baca , banyak pasal dimana pasal tsb seharusnya tidak mencantumkan pihak-pihak ketiga sebagaimana tercantum didalamnya. Beberapa pasal akan saya bahas disini.

1. Pasal 28

Pasal 28

(1)Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri.
(3)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(4)Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat
mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain yang ditunjuk.
(5)Ketentuan mengenai hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pihak lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak seharusnya melakukan pengaturan yang berlebih seperti yg terdapat pd pasal di atas. Tidak perlu melakukan pengaturan yang berlebih terhadap gerak koperasi. Jika pengaturan hanya diatur oleh OJK bisa dipahami tapi jika dilakukan oleh pihak lain / pihak luar ini sangat miris! Apalagi dalam ayat 4 disebutkan bahwa 'Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat
mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain yang ditunjuk.' seharusnya sebelum UU ini diresmikan ataupun sesudahnya pihak2 tsb sudah harus bisa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan koperasinya sendiri, tidak perlu adanya campur tangan dari pihak luar. Hal ini sangat rancu, dimana pemerintah harusnya sudah siap melakukan pembinaan bukan dengan menunjuk pihak2 lain dan tertentu dalam melaksanakan tugasnya. sangat miris sekali.

Sedangkan pada UU th 2012 koperasi , didalamnya banyak kerancuan. salah satunya adalah Pasal 1.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Koperasi dijelaskan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Dengan kata lain koperasi disini sama halnya dengan badan keuangan atau usaha lainnya, sebagaimana adanya kata perseorangan yang hampir sama dengan definisi dari suatu perusahaan kapitalistik seperti perseroan.

Pasal 75 , tentang penyertaan modal yang tidak ada pembatasannya. koperasi disini bisa saja menjadikan objek pinjaman bagi pemilik modal besar dengan banyak mencari profit. Disini sudah menghapus tentang kemandirian dari koperasi itu sendiri. bahkan bagaimana datangnya sumber modal tersebut hanya diatur dengan sedikit, tidak ada perincian sama sekali.

Pasal 55 , Koperasi diperbolehkan mengurus koperasi dari pihak luar. dimana adanya fungsi dari koperasi itu sendiri ? bahkan pihak luarpun boleh mengambil alih pengurusan dalam koperasi itu sendiri. miris sekali.

Pasal 54 , Dewan pengawas disini hanya sebagai lembaga superbody. Memudahkan keputusan koperasi diluar kepentingan koperasi itu sendiri ataupun anggotanya. ini tercantum dari pasal 48 sampai dengan pasal 54.

Pasal 78 , Koperasi dilarang membagikan profit apabila diperoleh dari hasil transaksi usaha dengan non anggota, padahal seharusnya profit sebuah koperasi dapat dibagikan kepada anggotanya sewajarnya, ini sangat membuktikan bahwa pemerintah terkesan mengacuhkan hak hak rakyat kecil yang harusnya di nomor satukan di koperasi itu sendiri. Sedangkan profit itu sendiri sangat sulit diperoleh dalam koperasi , karena harus ditekan demi kesejahteraan bersama. Semua ini sangat bertolak belakang dengan pasal selanjutnya yaitu pasal 80, dimana pasal ini menentukan bahwa dalam hal tertentu terdapat defisit keuangan hasil usaha pada koperasi simpan pinjam , anggota WAJIB menyetor tambahan sertifikasi modal koperasi. Jadi bagaimana sebenarnya isi pasal 78 dengan pasal 80 ? 

Semua tertuju pada lahirnya UU kolonial dimana semangat koperasi dan tujuannya semuanya dimusnahkan , bahkan dalam kemandirian pengurusan koperasi dan lain lainnya di subordinasikan di bawah kepentingan kapitalisme / negara ! sebenarnya Koperasi tidak diperbolehkan menghadirkan campur tangan pihak ketiga ! sedangkan di dalam UU ini jelas sekali melibatkan pihak ketiga. Apa fungsi koperasi jika banyak pihak ketiga didalamnya dan ini di dukung oleh UU ? miris !

Sumber

Cara Mengatasi Inflasi

Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengurangi laju inflasi adalah dengan mengeluarkan kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan sebuah kebijakan yang berkaitan pada pengaturan peredaran uang agar dapat menjamin kesetabilan nilai uang.

Adapun tujuan pemerintah dalam hal mengatasi lanju inflasi dengan cara kebijakan moneter adalah sebagai berikut:
• Menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang.
• Menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang, baik itu untuk dalam negeri maupun untuk lalu lintas pembayaran luar negeri.
• Memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran uang giral.
• Mencegah terjadinya inflasi.
Berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi inflasi dapat berupa seperti:
• Politik diskonto (Discount Policy), yaitu kebijakan bank yang berhubungan dengan perubahan tingkat suku bunga.
• Politik pasar terbuka (Open market policy), yaitu kebijakan yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan surat berharga.
• Politik pembatasan kredit (Plafon credit policy), yaitu membatasi pemberian pinjaman atau kredit kepada masyarakat.
• Politik uang ketat (Tight money policy), artinya kebijakan untuk mengurangi banyaknya jumlah uang yang beredar.
• Politik cadangan kas (cash ratio policy), yaitu kebijakan yang berhubungan dengan perbandingan antara kas dengan kredit yang diberikan kepada masyarakat.

2. Faktor Penyebab terjadinya perdagangan Internasional

1. Perbedaan dalam memproduksi barang
Satu negara tidak dapat memproduksi barang tertentu.
2. Negara tidak dapat memproduksi barang sesuai dengan permintaan masyarakat
Kadang kala masyarakat tidak menyukai barang yang diproduksi oleh negaranya sendiri. Misalnya saja masyarakat Indonesia, mereka tidak puas memakai barang produksi dalam negeri.
Masyarakat Indonesia lebih menyukai memakai barang impor dari negara lainnya, misalnya sepatu, tas, dan baju yang lebih bermerk.
3. Produksi dalam negeri yang tidak seimbang dengan permintaan pasar.
Persediaan barang dan permintaan pasar disetiap negara yang tidak seimbang. (Liang, 1999)

3. Ciri ciri Negara yang telah berhasil membangun negaranya dilihat dari segi ekonomi dan kependudukan
• Pendapatan perkapita tinggi
• Eksport utama barang sekunder ( manufaktur) dan tersier ( jasa )
• Persentase penduduk yang tinggak di kota lebih besar dibanding yang tinggal di desa
• Mata pencaharian penduduk dibidang industri dan jasa
• Pertumbuhan penduduk sangat rendah
• Angka harapan hidup tinggi
• Angka kelahiran rendah
• Persentase penduduk usia muda rendah
• Tingkat pengangguran rendah
• Tingkat produktifitas tinggi

4. Apakah inflasi selalu merugikan ?
Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif- tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

source 1 sumber 2

Penanaman Modal Asing

PENDAHULUAN

A.    PENANAMAN MODAL ASING

Penanaman modal merupakan segala kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam melimpah dari pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, maupun pertambangan. Tidak serta merta sumber daya alam melimpah, dapat diambil dengan sendirinya ataupun diolah. Perlu dibangun infrstruktur sarana prasarana dalam mengolahnya oleh negara indonesia melalui pemerintah.

Untuk itu, timbulnnya keinginan untuk menarik investor, yang dimulai  sejak jaman orde baru hingga sekarang. Tetapi Pada pertengahan tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter. Krisis moneter ini diawali dengan terdefresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Defresiasi nilai tukar rupiah makin tajam sehingga krisis moneter yang terjadi tersebut berlanjut menjadi krisis ekonomi yang dampaknya terasa hingga saat ini.sehingga investor asing enggan menaruh investasinnya lagi danPertumbuhan ekonomi berjalan sangat lambat.

Salah satu cara untuk membangkitkan atau menggerakkan kembali perekonomian nasional seperti sediakala sebelum terjadinya krisis ekonomi adalah kebijakan mengundang masuknya investasi di Indonesia. Investasi, khususnya investasi asing sampai hari ini merupakan faktor penting untuk menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Harapan masuknya investasi asing dalam kenyataannya masih sulit untuk diwujudkan. Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain : Pertama faktor Sumber Daya Alam, Kedua faktor Sumber Daya Manusia, Ketiga faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, Keempat faktor kebijakan pemerintah, Kelima faktor kemudahan dalam perizinan.

Di era reformasi, sejak pemerintahan BJ Habibie, kemudian Abdurrahman Wahid, Megawati, dan kini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pemerintah justru berupaya menarik sebanyak mungkin investasi asing melalui rentetan kunjungan kenegaraan ke luar negeri, privatisasi BUMN, penegakkan supremasi hukum, serta revisi terhadap berbagai undang-undang yang menyangkut bisnis dan investasi perpajakkan, ketenagakerjaan dan seterusnya. Semua upaya ini tentu bertujuan menciptakan iklim dunia usaha dalam negeri yang lebih kondusif demi meningkatkan capital inflow yang pada gilirannya diharapkan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Memasuki tahun 2007, semua indikator makro ekonomi menunjukkan semakin membaiknya iklim dunia usaha, institusi perbankan yang kian berpeluang untuk meningkatkan penyaluran kredit, kian meningkatnya investor confidence, dan country risk yang juga membaik, kinerja pemerintahan yang secara umum mulai dapat dipercaya, walaupun masih ada berbagai ketidakberesan yang perlu segera dibenahi di sektor birokrasi dan penegakkan hukum.

Tetapi dengan masuknya perusahaan asing ini dalam kegiatan investasi di Indonesia dimaksudkan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta nasional, baik karena alasan teknologi, manajemen, maupun alasan permodalan. Modal asing juga diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat lebih merangsang dan menggairahkan iklim atau kehidupan dunia usaha dalam berbagai bidang usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang mereka miliki. Selanjutnya modal asing diharapkan secara langsung dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi Indonesia.

B.     RUMUSAN MASALAH

1.      Apa pengertian Penanaman Modal Asing ?

2.      Bagaimana cara mendapatkan perijinan Penanaman Modal Asing ?

3.      Apa masalah yang muncul ketika mendirikan Penanaman Modal Asing di Indonesia ?

4.       Apa keuntungan Penanaman Modal Asing di Indonesia ?

5.      Apa kerugian Penanaman Modal Asing di Indonesia ?

C.    TUJUAN PENULISAN

1.      Mengetahui pengertian penanaman modal asing.

2.      Mengetahui cara melakukan kegiatan dan perijinan penanaman modal asing.

3.      Mengetahui masalah yang muncul dalam penanaman modal asing.

4.      Mengetahui kekurangan dan kelebihan penanaman modal asing di Indonesia.

PEMBAHASAN

1.      Pengertian Penanaman Modal Asing

Dalam literatur ekonomi makro, investasi asing dapat dilakukan dalam bentuk, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung atau foreign direct investment (FDI). Investasi portofolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Sedangkan investasi langsung yang dikenal dengan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.

Secara yuridis mengenai Penanaman Modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal menyatakan bahwa:

“Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri .”

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini, jika diadakan perbandingan dari investasi portofolio dengan Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan, diantaranya sifatnya permanen (jangka panjang), banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja. Sedangkan, dalam investasi portofolio, dana yang masuk ke perusahaan yang menerbitkan surat berharga (emiten), belum tentu akan sanggup untuk membuka lapangan kerja baru di dalam Negara tujuan investasi.

Sekalipun ada emiten yang setelah mendapat dana dari pasar modal untuk memperluas usahanya atau membuka usaha baru yang hal ini berarti membuka lapangan kerja. Tidak sedikit pula dana yang masuk ke emiten hanya untuk memperkuat struktur modal atau mungkin malah untuk membayar utang bank. Selain itu proses ini tidak terjadi alih teknologi atau alih keterampilan manajemen.

2.      Kegiatan dan Perijinan Penanaman Modal Asing

Ketentuan – Ketentuan dalam penanaman modal asing

1.      Perusahaan yang dimaksud harus berbentuk Badan Hukum Indonesia yang seluruhnya berada di Indonesia atau sebagian besar berada di Indonesia.

2.      Perusahaan asing wajib menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas pelatihan untuk tenaga kerja WNI dengan tujuan suatu saat tenaga kerja WNA dapat digantikan oleh tenaga kerja WNI

3.      Izin penanaman modal asing jangka waktu berlakunya maksimal 30 tahun . Kalau ini sudah berakhir, maka perusahaan asing ybs harus melanjutkan usahanya di bidang yang lain atau mengadakan usaha gabungan dengan perusahaan nasional.

4.      Investor diberikan hak transfer yaitu hak untuk mengkonversi nilai suatu barang dengan mata uang asli dengan nilai tukar rupiah pada saat itu. Untuk akun-akun seperti :

a.       Laba Bersih

b.      Biaya tenaga kerja asing

c.       Penyusutan aktiva tetap, dan Lain-lain

5.      Dalam penanaman modal dapat dilakukan kerjasama antara modal asing dan dalam negeri

6.      Perusahaan wajib menjalankan perusahaannya dengan asas-asas ekonomi yang tidak merugikan kepentingan negara

7.      Perusahaan – perusahaan yang seluruh modalnya adalah modal asing wajib memberi kesempatan bagi modal dalam   negeri untuk masuk setelah jangka waktu tertentu dan   menurut imbangan yang telah ditentukan pemerintah.

3.      Masalah yang Muncul dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia.

Menurut M. Idris Latief (2006), banyak sekali permasalahan yang ditimbulkan oleh penanaman modal asing di dalam negeri. Yang pertama adalah dominannya kontrol dari luar negeri, entah itu dari pemerintah investor luar negeri atau dari badan internasional seperti International Monetary Funds (IMF), World Bank (Bank Dunia), dan lain-lain. Kontrol ini seringkali sangat merugikan rakyat, baik dari segi politik maupun ekonomi.

Yang kedua adalah terkurasnya dan rusaknya sumberdaya alam Indonesia (natural resources). Hal ini karena kontrak biasanya diadakan sesuai dengan jumlah cadangan (deposit) di bawah tanah, sehingga ketika kontrak selesai yang tertinggal hanya kerusakan lingkungan.

Tingginya angka pengangguran pun tidak bisa diatasi dengan penanaman modal asing. Sebab, investor asing biasanya bergerak di bidang pertambangan yang tidak banyak menyerap tenaga kerja. Selain itu, tingginya biaya yang  harus ditanggung setelah proyek beroperasi pun sangat merugikan bangsa Indonesia. Pihak Indonesia belum bisa menikmati bagi hasilnya selama biaya yang diminta investor belum terlunasi. Padahal, investor bisa saja berbohong mengenai biaya yang dibelanjakan untuk eksplorasi (recovery cost). Data yang dikemukakan pihak investor seringkali perlu dipertanyakan keakuratannya. Sebagai contoh, Exxon mobil menyatakan cadangan minyak di Blok Cepu sebesar 781 juta barel dengan kapasitas produksi 165 ribu barel per hari. Dengan demikian, masa eksploitasinya hanya berkisar 11 tahun atau 12 tahun. Namun, pihak Exxon mobil justru memperpanjang kontrak dari 2010 hingga 2030, yang mengindikasikan bawa tentu cadangan minyak jauh lebih besar dari yang dikemukakan.

4.      Kelebihan dan Kekurangan Penanaman Modal Asing di Indonesia.

·         Kebaikan Penanaman Modal Asing

            Kian disadari oleh Negara berkembang bahwa penanaman modal asing dapat memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi pembangunan ekonomi. Bahkan di Negara-negara yang pada mulanya agak curiga terhadap modal asing sekali pun kesadaran ini sudah muncul. Semula dianggap bahwa modal asing hanya mengeruk keuntungan dari Negara berkembang. Maka, perusahaan-perusahaan asing ada yang diambil alih, keuntungan yang diperoleh dipaksa tetap berada di dalam negeri dan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan.

            Tetapi kemudian, kenyataan pengambilalihan perusahaan-perusahaan asing di beberapa Negara menunjukkan bahwa kebijakan semacam itu tidak selalu member hasil seperti yang diharapkan. Kekurangan-kekurangan di dalam tenaga kepemimpinan perusahaan, jiwa kewirausahaan, dan pengetahuan teknik yang diperlukan menyebabkan perusahaan-perusahaan tersebut tidak beroperasi secara efisien dan tidak menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Bahkan adakalanya menjadi beban kepada Negara-negara karena untuk mempertahankan hidup beberapa diantara perusahaan-perusahaan tersebut, subsidi harus terus menerus diberikan. Selain itu, kebijakan yang demikian menimbulkan keengganan kepada pemodal asing untuk menanamkan modal di Negara-negara yang menjalankan kebijakan pengambilalihan.

            Disamping kegagalan kebijakan pengambilalihan usaha asing, giatnya usaha Negara berkembang menarik modal langsung dari luar negeri disebabkan oleh beberapa faktor: pertama, Kesadaran bahwa bantuan luar negeri dan pinjaman luar negeri masih belum cukup untuk mengatasi masalah jurang ganda-jurang tabungan dan jurang mata uang asing yang dihadapi. Seperti juga dengan bantuan luar negeri, penanaman modal asing khususnya berupa modal langsung, dapat membantu Negara berkembang mengatasi masalah kekurangan tabungan dan kekurangan mata asing. Maka ditinjau dari sudut ini, mempercepat tingkat pembangunan ekonomi. Selain itu, penanaman modal langsung bukan saja menyediakan dana modal dan mata uang asing yang diperlukan untuk penanaman modal, tetapi juga membawa tenaga manajemen, entrepreneur, keahlian teknik, dan pengetahuan mengenai pasar dan pemasaran dari barang-barang yang dihasilkan. Dan didalam jangka panjang, hal ini akan melatih golongan pribumi mendapat keahlian dalam bidang-bidang yang diusahakan oleh modal asing. Selain itu, perusahaan-perusahaan asing dapat mempercepat proses alih teknologi yang baru (transfer of technology) ke Negara berkembang karena dalam mendirikan perusahaan-perusahaan di Negara-negara itu, teknologi yang akan digunakan adalah teknologi yang jauh lebih baik dari yang ada di Negara berkembang.            

Masyarakat, pemerintah, dan perusahaan-perusahaan nasional juga dapat memperoleh keuntungan dari kehadiran modal asing. Kepada masyarakat, penanaman modal asing akan menambah kesempatan kerja dan mengurangi masalah pengangguran yang dihadapi pemerintah. Kemampuan perusahaan-perusahaan asing menggunakan teknologi yang lebih tinggi menyebabkan tingkat produktivitasnya  tinggi dan oleh karenanya dapat membayar gaji yang lebih tinggi daripada yang sanggup dibayar oleh perusahaan nasional. Teknologi yang lebih tinggi tersebut memungkinkan pula masyarakat untuk memperoleh barang-barang dengan harga yang lebih murah dan lebih baik mutunya.

Untuk pemerintah, keuntungan dari penanaman modal asing adalah sebagai sumber penghasilan pendapatan, berupa pajak yang dikenakan atas keuntungan yang diperoleh dan royalti yang dibayar perusahaan-perusahaan asing untuk memperoleh konsesi pengusahaan kekayaan alam yang dimiliki Negara. Keuntungan paling penting diterima oleh perusahaan-perusahaan nasional yang menerima ekonomi ekstern dari perusahaan-perusahaan asing yang dikembangkan, yaitu berupa kemungkinan untuk menggunakan teknologi yang lebih baik, lebih mudah memperoleh bahan baku, dan dapat menjual hasil-hasil usahanya kepada perusahaan asing.

·         Kelemahan Penanaman Modal Asing

            Dengan berbagai keuntungan yang dapat diberikan oleh penanaman modal asing tidaklah berarti bahwa kehadiran modal asing akan sepenuhnya menjamin kesuksesan pembangunan ekonomi.  Penanaman modal asing dapat juga menimbulkan beberapa hal yang tidak menguntungkan pembangunan ekonomi. Walau pada mulanya modal asing dapat membantu mengatasi masalah jurang ganda, namun dalam jangka panjang penanaman modal langsung dapat mengurangi tingkat tabungan yang tercipta pada masa yang akan datang apabila kegiatan mereka mempertinggi tingkat konsumsi masyarakat sebagai akibat lebih banyaknya barang-barang konsumsi yang tersedia, tidak menanam kembali keuntungan yang diperoleh dan menghalangi perkembangan perusahaan-perusahaan nasional sejenis. Demikian juga, dalam jangka panjang modal asing dapat memperburuk masalah kekurangan mata asing, yaitu apabila hasil-hasil mereka tidak diekspor atau tidak menggantikan barang-barang impor dan mereka mengimpor bahan mentah dari luar negeri dan mengirimkan keuntungan yang diperoleh kepada perusahaan induk di luar negeri.

            Perusahaan-perusahaan asing dapat menghambat perkembangan perusahaan nasional yang sejenis dengan mereka. Pengetahuan teknologi, keahlian-keahlian manajemen dan pemasarang yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asing akan melemahkan persaingan dan menghambat perkembangan dari perusahaan-perusahaan nasional. Apabila perkembangan perusahaan asing hanya mengakibatkan kesukaran untuk menumbuhkan perusahaan sejenis, akibat seperti itu tidaklah terlalu serius. Tetapi, apabila akibat yang ditimbulkan oleh berkembangnya perusahaan asing adalah mematikan perusahaan nasional yang sudah ada, maka akibat yang tidak menguntungkan tersebut cukup serius karena menimbulkan pengangguran dan menghapuskan mata pencaharian sekelompok masyarakat.

          Pada masa awal mengundang penanaman modal asing, pemerintah harus menciptakan berbagai fasilitas yang diperlukan, terutama perbaikan prasarana. Untuk keperluan ini harus digunakan dana pembangunan yang seharusnya dapat digunakan untuk mengembangkan sector atau kegiatan lain. Selain itu, pemerintah juga biasanya menawarkan beberapa keringanan fiscal seperti tidak perlu membayar pajak untuk beberapa tahun dan membebaskan pembayaran bea impor atas alat-alat modal dari peralatan  yang digunakan. Dengan demikian, pembangunan di beberapa kegiatan ekonomi lain harus dikorbankan dan pemerintah kurang memperoleh pendapatan yang berarti dari modal asing yang masuk. 

KESIMPULAN

1.      Penanaman modal merupakan segala kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

2.      Untuk mendapatkan perijinan penanaman modal asing, maka perusahaan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pemerintah.

3.      Banyak sekali permasalahan yang ditimbulkan oleh penanaman modal asing di dalam negeri. Yang pertama adalah dominannya kontrol dari luar negeri, yang kedua adalah terkurasnya dan rusaknya sumberdaya alam Indonesia (natural resources).

4.      Penanaman modal asing ini mempunyai kelebihan dan kekurangan.

SARAN

1.      Seharusnya masyarakat tidak takut akan penanaman modal asing di Indonesia. Banyak orang awam yang menganggap bahwa penanaman modaal asing di Indonesia akan mengambil kekayaan Indonesia.

2.      Pemerintah seharusnya memfasilitasi para pelaku penanam modal di Indonesia dengan cara menyederhanakan proses-proses perijinan yang ada.

3.      Pemerintah harus melakukan gerakan dengan cara mengenalkan penanaman modal asing tidak hanya di kota-kota besar saja. Akan tetapi di daerah-daerah yang memiliki potensi untuk berkembang. Agar daerah di Indonesia merata.

DAFTAR PUSTAKA / REFERENSI

·         Buku Seri Diktat Kuliah Universitas Gunadarma Perekonomian Indonesia, Aris Budi Setyawan

·         www.wikipedia.com

·         Buku perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI, Faisal BaSsri, FEUI.

NAMA KELOMPOK

-  CLAUDIA CHRISTI                                     (28212326)

-  DYAH SHINTA KUSUMANINGTYAS      (22212336)

-  GLADIZA MANDASARI                              (23212192)

-  ISTI NOVEMSA DEWI                                 (23212858)

KELAS  : 1EB02